Rapat Evaluasi Ke-5 dan monitoring evaluasi terhadap progress pekerjaan Rehab Blok Hunian oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Purwokerto, INFO_PAS - Pada hari Senin, 9 Oktober 2023 pukul

08.00 WIB s.d selesai telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Ke-5 dan monitoring evaluasi terhadap Pekerjaan Konstruksi Rehab Blok Hunian Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto TA 2023 yang bertempat di Aula Pandawa Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto;

Baca juga: Kasus KJP, Joman Kalteng Terima Laporan Masyarakat Saka Tamiang Kapuas

Kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Lapas Narkotika Purwokerto, Kepala Sub Bagian Pelaporan Kanwil Jateng beserta tim, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Purwokerto selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Lapas Narkotika Purwokerto, PT. Yudha Perkasa Konsultan selaku Konsultan Perencana, CV. Griya Estetika selaku Konsultan Pengawas, CV. Kita Bisa Maju selaku Pelaksana Konstruksi, Tim Pengelola Administrasi Kegiatan, dan Tim Internal Pengawasan Bongkaran;

Kegiatan dibuka oleh Kepala Lapas Narkotika Purwokerto, Riko Purnama Candra. Mengawali kegiatan Kalapas berharap agar dapat diturunkan kembali deviasi, material dan tenaga kerja agar dipenuhi, serta meminta penyedia jasa pelaksana konstruksi untuk memperhatikan dalam percepatan progress pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat mutu;

Baca juga: PK Bapas Nusakambangan Lakukan Pendampingan Proses Penyidikan ABH

Penyampaian dari CV. Kita Bisa Maju selaku Penyedia Jasa Konstruksi, antara lain : Balok material sudah outside 0, 57; balok B2 bobot 0, 18; pengecoran dak; pagar pembatas Bima 1 dan 2 minggu depan 100%; bongkar atap Bima 2 0, 05, pasang bata Bima 2 0.69; kolom taps 0, 3 ; Tritisan 0, 09; peninggian atap bangunan 0, 23; penutup dinding 0, 27; tembok antar bangunan 0, 8; plesteran Biima 1 0, 51; rangka atap baja ringan dll. Total bobot yang diperoleh 2, 00, total target pekerjaan 10, 05 %, pencapaian progress terlambat, namun optimis bisa mengejar minus pada minggu berikutnya

Penyampaian dari CV. Griya Estetika selaku Konsultan Pengawas, antara lain : kesediaan material untuk hari Kamis dan Sabtu terjadi kekosongan material seperti: pasir hari Jumat, split datang sabtu dan bata merah datang pada hari Minggu;

Baca juga: Hidupkan Kembali Rencana Relokasi Lapas Pekalongan, Kakanwil Jateng Audensi Dengan Bupati Pekalongan

Penyampaian dari PT. Yudha Perkasa Konsultan selaku Konsultan Perencana, antara lain : untuk saling mengingatkan karena masih ada keterlambatan; titik utama pekerjaan adalah pada rehab hunian baik di Blok Bima 1 maupun 2; semakin cepat kedatangan material maka semakin cepat evaluasi material maka agar material dipercepat kedatangannya; mengerjakan pekerjaan pendukung selagi menunggu kedatangan material; mempersiapkan jikalau hujan;

Penyampaian PPK antara lain deviasi sudah melebihi 10 ?ri pekerjaan kontraknya maka upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan rapat SCM I dengan menghasilkan Berita Acara pembuktian serta mengeluarkan surat peringatan I; pengawas telah

Baca juga: Jajaran Pejabat Strutural Lapas Karanganyar Adakan Penutupan Taruna Poltekip Angkatan 53 Gelombang

mengeluarkan surat teguran sebanyak 2x; pelaksana mengajukan reschedule dengan tidak menambah hari akhir pekerjaan; membagi rata progress lama reschedule; akan koordinasi dengan Dinas PU terkait dengan deviasi - 6 pada tgl 15 Oktober 2023; 

Sambutan Kepala Divisi Administrasi, Bapak Hajrianor, menyampaikan beberapa hal antara lain : penyedia konstruksi agar dapat mengejar keterlambatan pekerjaan, jika penyebabnya material maka harus menggunakan metode pelaksanaan, penyedia jasa agar mengikuti arahan konsultan pengawas; dibuat surat pernyataan untuk meyakinkan agar dapat menyelesaikan sesuai target yang sudah diperjanjikan minggu lalu; serta selanjutnya agar tidak ada alasann lagi atas keterlambatan material;

Baca juga: Kalapas Permisan Kontrol Pastikan Kebutuhan dan Layanan WBP Tercukupi

Penutupan oleh Kalapas dengan menyampaikan beberapa hal : harapan kepada penyedia konstruksi untuk lebih cepat lagi menurunkan deviasi; dampak keterlambatan akan menjadi masalah bersama jika terus terjadi baik di lapas, Kanwil bahkan sampai ke Kementerian; atas permasalahan ini agar penyedia melaporkan ke pimpinanannya. (Humas Elkapur)